SANGATTA – Warga Kutai Timur (Kutim) merasakan langsung dampak keterbatasan fasilitas publik akibat terhentinya sejumlah proyek infrastruktur di daerah mereka. Keterlambatan pembangunan ini, menurut pemerintah kabupaten, disebabkan oleh kendala anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil yang sempat terpotong atau terlambat diterima.
Yusri Yusuf, anggota DPRD Kutim, menjelaskan, “Sebenarnya tantangannya itu keterlambatan atau terpotongnya dana bagi hasil untuk kabupaten hingga mengurangi pendapatan belanja daerah. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan maksimal.”
Dampak dari kondisi ini sangat terasa di lapangan. Beberapa proyek yang semestinya memperbaiki jalan, jembatan, dan sarana umum lain, harus tertunda. Warga yang membutuhkan fasilitas tersebut pun harus bersabar lebih lama.
“Kalau anggarannya kurang, otomatis apa yang mau dibangun juga tidak maksimal,” tambah Yusri. Pernyataan ini menegaskan minimnya aliran dana menjadi faktor utama lambatnya pembangunan.
Pemerintah daerah kini berupaya mencari solusi, mulai dari mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga memperjuangkan kepastian aliran dana bagi hasil dari pusat. Tujuannya agar proyek-proyek yang sempat terhenti dapat kembali berjalan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kutim bisa segera meningkat. (ADV)
