SANGATTA – Di Kutai Timur (Kutim), suara warga menjadi penentu arah pemberdayaan perempuan. Melalui pendekatan bottom-up, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggandeng masyarakat desa untuk merancang sendiri jenis pelatihan yang mereka butuhkan, mulai dari keterampilan tata rias hingga pembuatan produk rumah tangga. Langkah ini menjadi upaya agar program benar-benar tumbuh dari kebutuhan nyata, bukan sekadar kebijakan dari atas.
Menurut Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Cholid, pihaknya tidak ingin memaksakan bentuk pelatihan tertentu. Program justru dirancang berdasarkan usulan yang disampaikan langsung melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kami tidak ingin pelatihan hanya formalitas. Jadi program ini benar-benar berdasarkan usulan masyarakat. Misalnya, kami bekerja sama dengan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) dalam pengembangan kegiatan pelatihan yang lahir dari kebutuhan warga,” ujarnya.
Kolaborasi dengan APSAI menjadi langkah penting dalam memperluas dampak program. Tak hanya mendorong perempuan agar mandiri secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran keluarga yang ramah anak.
Idham mencontohkan keberagaman aspirasi dari desa-desa, seperti pelatihan tata rias dasar di Desa Karangan hingga pembuatan sabun dan sampo di wilayah lain. Pendekatan ini membuat peserta lebih bersemangat karena kegiatan yang diikuti sesuai minat mereka.
Meski begitu, tantangan masih ada. Idham mengungkapkan usulan program pemberdayaan masih kalah banyak dibanding pembangunan fisik. Akibatnya, alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas perempuan belum bisa maksimal.
“Kalau banyak usulan, tentu anggaran yang masuk ke kami juga bisa lebih besar. Tapi kami tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengusulkan program tertentu,” jelasnya. (ADV)
