SANGATTA – Penurunan jumlah keluarga berisiko stunting menjadi prioritas besar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) tahun ini. Dengan angka prevalensi masih berada di 26 persen, dinas menargetkan penurunan signifikan melalui analisis data, intervensi lintas sektor, dan penguatan edukasi kesehatan keluarga.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, mengatakan pihaknya menargetkan penurunan jumlah keluarga berisiko stunting dari 19.000 menjadi 11.000 keluarga sesuai amanat Peraturan Bupati. Menurutnya, percepatan hanya bisa dicapai bila seluruh perangkat daerah bergerak serempak.
DPPKB mengawali langkah dengan menganalisis faktor risiko melalui konsep 4T: jarak kelahiran yang terlalu dekat, usia ibu terlalu muda, jumlah anak terlalu banyak, atau usia ibu terlalu tua saat melahirkan. Dalam menjalankan program ini Tim Pendamping Keluarga diminta memperkuat edukasi agar masyarakat beralih dari KB tradisional ke metode modern.
“Jarak usia anak yang terlalu dekat seringkali menjadi pemicu keluarga menjadi berisiko, karena urusan keluarga dan pendidikan anak menjadi tidak terurus,” jelasnya.
Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Bengalon tercatat sebagai penyumbang terbesar keluarga berisiko sehingga intervensi diarahkan lebih intensif ke dua wilayah tersebut. Intervensi fisik dan sosial juga diperkuat, mulai dari program 1.000 Rumah Layak Huni untuk memastikan kualitas sanitasi dan sirkulasi udara, hingga komitmen PDAM menyediakan sambungan air bersih gratis bagi keluarga Desil 1–4.
Pada kesempatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membuka 50.000 peluang kerja untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga, yang menjadi fondasi penting dalam menekan risiko stunting. (ADV/ProkopimKutim/T)
