Kutai Timur — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Timur secara resmi meminta Polres Kutai Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan bertajuk Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun KNPI Kutai Timur melalui laman resmi pengadaan pemerintah, proyek tersebut memiliki nilai pagu anggaran sekitar Rp75 miliar, menggunakan metode penunjukan langsung, dan tercatat telah selesai dilaksanakan.
KNPI menilai proyek dengan nilai anggaran yang cukup besar tersebut perlu dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh guna memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta Polres Kutai Timur melakukan pemeriksaan administratif serta pendalaman terhadap proses pengadaan ini, agar publik memperoleh kepastian bahwa tidak ada pelanggaran prosedur maupun potensi kerugian keuangan daerah,” demikian pernyataan resmi KNPI Kutai Timur.
KNPI menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk kontrol sosial yang menjadi tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Organisasi kepemudaan tersebut menilai penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, terlebih pada proyek dengan nilai anggaran yang signifikan.
Dalam pernyataannya, KNPI Kutai Timur secara khusus meminta kepada Polres Kutai Timur dan instansi terkait untuk:
Melakukan telaah serta pemeriksaan administratif terhadap proses pengadaan.
Memastikan seluruh tahapan pengadaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
KNPI Kutai Timur berharap langkah pemeriksaan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. KNPI akan terus mengawal proses ini secara konstitusional dan sesuai koridor hukum,” tutup pernyataan tersebut.
