SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kutai Timur gencar mengintensifkan program KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sebagai upaya menekan angka kehamilan tidak direncanakan. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung Kamis (10/10/2025) di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Program KBKR merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pemerintah pusat yang menekankan pada integrasi layanan KB, kesehatan ibu-anak, dan penanganan stunting. Target utama program ini adalah masyarakat di wilayah 3T tertinggal, terluar, dan perbatasan serta daerah transmigrasi, di mana akses pelayanan kesehatan masih terbatas.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, yang mewakili Wakil Bupati Kutim, membuka kegiatan secara resmi. Rizali menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka partisipasi KB, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. “Melalui KBKR Wilayah Khusus, kita memastikan seluruh warga mendapat akses layanan KB yang adil dan merata,” ujarnya.
Dalam sosialisasi, Al-Kafit Hidayat dari BKKBN Kaltim menambahkan, program ini menargetkan 100 akseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Langkah ini merupakan strategi nyata untuk menekan angka unmet need sekaligus memperluas akses terhadap layanan KB yang berkualitas.
Pendekatan lapangan juga menjadi fokus kegiatan ini. Sebelum acara resmi, rombongan DPPPKB Kutim dan BKKBN melakukan kunjungan ke praktik mandiri bidan Triana Nur di Jalan Yos Sudarso IV dan ke lokasi keluarga berisiko stunting. Kunjungan ini bertujuan memperkuat integrasi antara layanan KB, kesehatan ibu-anak, dan pencegahan stunting.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor ditunjukkan melalui penyerahan bantuan untuk 12 keluarga berisiko stunting serta alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit bagi RSU Medika Utama Sangatta. Rizali menekankan, “Sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan program.”(ADV/ProkopimKutim/T)
