SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Program ini menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah yang terus didorong pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah potensi fluktuasi harga musiman.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengatakan GPM tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pasar, tetapi juga sebagai bentuk sinergi lintas sektor. Program ini melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Bulog, hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi warga.
“Untuk Kutim, kegiatan dipusatkan di tiga titik, yakni Sangatta Utara, Sangatta Selatan, serta satu titik tambahan dari Dinas Perindagkop Provinsi di depan Kantor Camat Sangatta Selatan. Semua titik menyalurkan bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar,” kata Noviari.
Di Sangatta Utara, distribusi dipusatkan di Polder Ilham Maulana dengan menyediakan sekitar 4 ton beras, 1 ton minyak goreng, dan 1 ton gula pasir. Sementara di Sangatta Selatan, Polres Kutim melakukan pembagian secara mobile dengan total distribusi mencapai 7 ton beras. Adapun titik ketiga dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kaltim turut menyalurkan paket sembako murah kepada masyarakat.
Paket sembako yang dijual dalam GPM terdiri atas 5 kilogram beras SPHP, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir dengan harga Rp102 ribu per paket—lebih rendah dari harga pasar. Menurut Noviari, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran stok pangan nasional.
“Stok kita melimpah. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, masih ada sekitar 1,3 juta ton beras yang harus didistribusikan hingga akhir 2025. Pemerintah pusat mendorong percepatan agar stok tidak menumpuk dan masyarakat memperoleh pangan terjangkau,” ujarnya.
Meski tidak memiliki kuota khusus, Pemkab Kutim terus mengajukan permintaan pasokan melalui Bulog Distribusi Samarinda guna menjaga ketersediaan beras di daerah. Noviari menambahkan bahwa inflasi Kutim saat ini berada pada posisi “papan tengah”. Namun, pemerintah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga yang kerap terjadi pada akhir tahun serta musim penghujan.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kutim memanfaatkan GPM untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang melalui pembukaan lahan sawah baru, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan infrastruktur irigasi.
Terkait dampak pada penurunan kemiskinan, Noviari mengakui program sembako murah belum mampu menurunkan angka secara langsung. Namun, intervensi harga melalui GPM dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan berkualitas.
Pemkab Kutim memastikan GPM akan terus digelar secara berkala melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta. “Kita ingin memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Ini bukan sekadar bagi-bagi sembako, tetapi upaya menjaga stabilitas bersama,” ujar Noviari. (ADV/ProkopimKutim/T)
