SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bertekad mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dengan mendorong penguatan pendanaan mandiri daerah. Langkah ini menjadi fokus utama Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang menilai kemandirian fiskal penting untuk menjaga stabilitas anggaran menghadapi tahun 2026.
“Selama ini kita masih sangat bergantung pada DBH. Ke depan, kita perlu memperkuat sumber pendanaan mandiri agar lebih tangguh dan tidak terguncang jika ada pengurangan dana pusat,” jelasnya.
Selain itu, Bupati memastikan pos-pos anggaran vital seperti kepenggawaian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026. Ia menegaskan, setiap jenis pendanaan, baik DAU maupun DAK, memiliki mekanisme tersendiri yang harus dikelola secara cermat.
“Mudah-mudahan tidak terjadi turbulensi yang signifikan, terutama pada pembiayaan kepenggawaian. Kita harus pandai mengelola setiap pos pendanaan sesuai sumbernya,” urai Ardiansyah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, guna mengantisipasi potensi turbulensi fiskal yang dapat memengaruhi pembiayaan program pembangunan. “Kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Pak Sekda bagian keuangan dan BPKAD agar menjalin komunikasi berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Bupati juga menilai pendekatan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai figur yang visioner dalam menelaah dinamika ekonomi global dan dampaknya terhadap keuangan daerah. “Kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini, luar biasa. Beliau mampu melihat dan menelaah apa yang terjadi di dunia,” tuturnya. (ADV)
