Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) terpaksa berhemat besar-besaran tahun ini. Anggarannya dipangkas drastis hingga hanya tersisa sekitar Rp2 miliar untuk membiayai empat bidang kerja sekaligus. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan sejumlah program prioritas lingkungan.
Plt Kepala DLH Kutim, Andi Pasalinge, mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri hearing bersama Komisi C DPRD Kutim. Ia menyebut, secara umum pembahasan berjalan baik dan penuh masukan, namun keterbatasan dana menjadi tantangan serius. “Bagus saja sih, hanya kita kan anggaran untuk 2026 itu menurun jauh drastis daripada anggaran di 2025 kemarin,” ujarnya.
Andi menjelaskan, dana sebesar Rp2 miliar itu harus dibagi rata ke empat bidang kerja: pengelolaan lingkungan, pembinaan, persampahan, dan pengawasan. “Jadi per bidang itu bisa dapat sekitar 500 juta. Untuk pengelolaan, pembinaan, dan persampahan itu jelas kurang,” terangnya.
Menurutnya, minimnya anggaran berpotensi menurunkan efektivitas program prioritas, terutama di bidang pengelolaan sampah dan pembinaan masyarakat. Ia berharap alokasi dana tahun depan dapat lebih realistis sesuai kebutuhan lapangan.
Meski demikian, Andi mengapresiasi perhatian Komisi C yang dinilai memahami kondisi dinas di lapangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan sarana prasarana pendukung, hingga tantangan dalam penegakan regulasi lingkungan di lapangan. Hearing tersebut juga membahas evaluasi program DLH 2025 dan rencana kegiatan 2026, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan. (ADV)
