SANGATTA — DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan kembali pentingnya pemerintah daerah mengelola anggaran pembangunan secara lebih efisien untuk menghindari munculnya utang baru. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kutim, Bahcok Riandi, yang menilai bahwa pembiayaan proyek fisik harus sepenuhnya mengandalkan kemampuan anggaran daerah tanpa melibatkan skema utang.
Bahcok menyoroti bahwa penyerapan anggaran sering menjadi persoalan berulang dalam pembahasan APBD. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk proyek fisik dapat digunakan secara optimal dan tepat waktu. “Program penyerapannya ini yang kami perlu wanti-wanti,” kata Bahcok, menekankan disiplin anggaran menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan beban finansial baru.
Politisi kelahiran 12 Desember 1978 ini juga mengingatkan, penggunaan utang untuk membiayai proyek konstruksi harus benar-benar dihindari, mengingat kondisi utang negara yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Komitmen tanpa utang, menurutnya, bukan hanya soal kehati-hatian, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan fiskal daerah. “Kalau kami dari DPR kami minta jangan sampai itu ada hutang lagi,” tegasnya.
Menatap tahun 2025, Bahcok meminta seluruh anggaran pembangunan fisik dapat direalisasikan tanpa ada sisa yang berarti. Optimalisasi ini penting agar proyek infrastruktur dan program strategis benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Harus bisa terakomodir semua untuk fisiknya di tahun 2025 ini,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Dengan penegasan ini, DPRD Kutim berharap pemerintah daerah memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran, sehingga pembangunan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban utang di masa mendatang. (ADV)
