SANGATTA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius bagi para wakil rakyat. Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah, yang menangani urusan infrastruktur, menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan selama ini banyak dipengaruhi oleh pola penyaluran anggaran yang lebih banyak mengalir ke daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Akibatnya, wilayah terpencil sering tertinggal dan kesulitan mengakses layanan dasar yang seharusnya menjadi hak mereka.
“Ini catatan penting buat kami terkait persoalan kesenjangan wilayah. Di Kutai Timur, kesenjangan ini cukup signifikan karena dominan anggaran turun di daerah yang dekat pemerintahan. Hal itu menjadi problem juga,” ujar Aldryansyah.
Dampak nyata ketimpangan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari keterbatasan akses perumahan layak, kondisi jalan yang memprihatinkan, hingga kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik, berbagai persoalan mendasar masih menghantui kehidupan sehari-hari di wilayah tertinggal. “Masyarakat di lapangan banyak yang butuh. Dari segi rumah layak huni, konektivitas antarwilayah, hingga air bersih dan listrik, ini masih menjadi permasalahan,” imbuhnya.
Menjawab tantangan tersebut, Aldryansyah menegaskan Komisi C DPRD Kutim akan terus mengawal program-program pembangunan pemerintah daerah. Tujuannya, memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang tertinggal, sehingga kesenjangan bisa dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, khususnya bagi kami di Komisi C. Kami terus mendorong program-program Bupati agar pembangunan ke depan benar-benar merata,” pungkas politisi kelahiraan 4 Desember 1999 ini. (ADV)
