SANGATTA — Riak kekhawatiran terasa jelas ketika rombongan Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR. Bukan sekadar agenda rutin, tetapi sebuah upaya mencari jawaban atas persoalan yang diam-diam menekan napas sektor pertanian daerah: lahan-lahan produktif kian menyusut.
Di banyak titik Kutim, hamparan hijau tanaman pangan perlahan bergeser menjadi lautan kelapa sawit. Perubahan lanskap itu bukan tanpa konsekuensi. Di tengah tuntutan ekonomi masyarakat, para wakil rakyat mulai melihat tanda bahaya yang tak bisa lagi diabaikan.
Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menuturkan keresahannya. Suaranya tenang, namun penuh tekanan makna. “Alih fungsi lahan-lahan produktif pertanian menjadi momok yang sedang menghantui. Jika ini tidak dikendalikan, Kutai Timur bisa kehilangan kemampuan swasembada pangannya,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, sawit memang menjanjikan keuntungan lebih cepat, tetapi di balik gemerlap pemasukan jangka pendek itu, terdapat ancaman yang jauh lebih besar. Masyarakat yang dahulu menggantungkan hidup pada tanaman pangan kini perlahan beralih, meninggalkan sektor yang selama ini menjadi tiang penyangga ketahanan pangan daerah.
Dampaknya mulai terasa: produktivitas menurun dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah meningkat. Padahal, Kutim sesungguhnya dianugerahi kekuatan alam yang luar biasa. Tanah yang subur, sumber air yang melimpah, serta bentang kawasan yang ideal untuk padi, jagung, dan komoditas pangan strategis lainnya. Potensi itu kini terancam terpinggirkan oleh ekspansi perkebunan besar.
Melihat situasi tersebut, Komisi C menilai perlunya langkah cepat dan berani dari pemerintah daerah maupun pusat. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan harus ditegakkan, sembari memberikan dukungan nyata kepada petani agar tetap bertahan di sektor pangan, dari insentif hingga perlindungan harga.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Bahcok Riandi, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal isu ini. “Kalau kita ingin bicara ketahanan pangan, maka kita harus pastikan lahan pangan tetap ada. Ini soal keberlanjutan hidup masyarakat Kutai Timur,” tegasnya. (ADV)
