Sangatta – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi, menegaskan agar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak berhenti sebatas forum seremonial, tetapi benar-benar diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Politisi Partai Demokrat ini menilai, aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat musrenbang merupakan dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurut Bahcok, DPRD melalui Komisi C berkomitmen menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara maksimal agar program prioritas yang disepakati bersama benar-benar terealisasi.
“Kami dari Komisi C menjalankan sesuai dengan tupoksi kami sebagai komisi di DPRD, yakni penganggaran dan pengawasan. Kami minta kepada TAPD bagaimana menyikapi program yang secara prioritas harus dilaksanakan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti hasil musrenbang yang telah disepakati masyarakat. Kegagalan mengakomodir hasil forum tersebut, kata Bahcok, dapat menimbulkan kekecewaan di tingkat bawah.
“Musrenbang harus diakomodir dengan baik. Jangan sampai masyarakat sudah berharap hasil musyawarah pembangunan ini bisa terealisasi, ternyata tidak bisa. Tapi alhamdulillah, hal itu bisa diatasi meski belum semuanya,” ujarnya.
Selain itu, Bahcok juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi dan misi Bupati Kutim, terutama 50 program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami meminta OPD agar menjalankan program sesuai misi Bupati, supaya kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung arah pembangunan daerah,” tegas politisi kelahiran 12 Desember 1978 ini.
Dengan pengawasan ketat DPRD, ia berharap seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV)
