SANGATTA – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi, menyoroti pentingnya komitmen pemerintah pusat dalam memastikan alokasi dana untuk penanganan bencana tetap terjaga. Hal itu disampaikan terkait rencana pemotongan anggaran nasional pada 2026.
Menurut Bahcok, efisiensi anggaran memang diperlukan, namun bukan berarti sektor krusial seperti penanggulangan bencana menjadi korban kebijakan penghematan. Ia menilai bahwa pemerintah pusat perlu menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam menjaga keberlanjutan pendanaan untuk penanganan darurat bencana.
“Mendengar lagi isu yang beredar untuk di tahun 2026 kita banyak pemotongan lagi, ini yang kita mau bahas lagi,” ujarnya.
Politisi kelahiran 12 Desember 1978 ini menegaskan, pemerintah pusat seharusnya justru menambah alokasi anggaran di sektor kebencanaan mengingat frekuensi bencana alam yang terus meningkat di berbagai daerah. Anggaran yang memadai diperlukan untuk memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif.
Bahcok juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap dua jenis bencana utama yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kutai Timur, yakni banjir dan tanah longsor.
“Pemerintah pusat ini silakan melakukan efisiensi, tapi jangan lupa menganggarkan hal-hal yang berkaitan dengan bencana seperti banjir dan longsor,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, DPRD Kutim akan terus memperjuangkan agar anggaran penanganan bencana tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBN 2026. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang berpotensi terdampak bencana. (ADV)
