SANGATTA – Pemerintah terus mendorong terjalinnya kolaborasi yang solid antara pemerintah desa dan koperasi sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Sinergi ini diharapkan mampu memfokuskan pengembangan berbagai kegiatan ekonomi agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi warga desa.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, menilai kebijakan tersebut merupakan upaya penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif. “Itu tujuannya pasti kita tahu kan, sebenarnya ketika kita bicara tentang koperasi kan banyak sekali tuh koperasi. Nah, intinya pemerintah menginginkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintahan desa dan kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan di desa itu melalui koperasi,” ujarnya.
Menurut politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini, dengan banyaknya koperasi yang ada, arah kebijakan yang jelas dan sinergis diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program. Pemerintah desa dianggap sebagai pihak yang paling memahami potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat, sementara koperasi menjadi wadah usaha kolektif yang bisa mengelola potensi tersebut secara berkelanjutan.
Koperasi juga diharapkan berperan aktif dalam mengelola kegiatan produktif seperti pengolahan hasil pertanian, usaha simpan pinjam, hingga pemasaran produk desa. Melalui pola ini, keuntungan yang dihasilkan akan kembali ke warga desa sebagai anggota koperasi, sehingga roda ekonomi berputar di tingkat lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Sulaeman menekankan pentingnya pendekatan yang terfokus dalam pelaksanaan program. Ia menambahkan, “Jadi setidaknya dia bisa fokus, setidaknya begitu yah.”
Ke depan, dibutuhkan langkah konkret seperti pelatihan pengelolaan koperasi dan peningkatan kapasitas perangkat desa, serta kemudahan akses permodalan. Dengan kolaborasi yang kuat, koperasi diyakini mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian desa dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. (ADV)
