SANGATTA – Setiap rupiah uang rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat itulah yang dipegang teguh DPRD Kutai Timur (Kutim) saat membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran mendatang. Dewan bersama pemerintah daerah tengah menelaah satu per satu program agar dana publik digunakan secara tepat, efisien, dan benar-benar berdampak bagi warga Kutim.
Komisi B DPRD Kutai Timur, yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, menjadi garda terdepan dalam proses ini. Beragam rapat kerja digelar bersama dinas teknis untuk menelusuri secara detail setiap usulan program.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, menegaskan bahwa pembahasan kali ini tidak sekadar formalitas. “Kita akan lihat dan tanya langsung mana yang benar-benar skala prioritas. Setelah itu baru kita bahas bersama, kita kupas, dan kita ajukan ke Banggar,” tegasnya.
Ali menambahkan, proses evaluasi dilakukan secara ketat agar setiap program yang diusulkan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hanya kegiatan yang dianggap strategis, mendesak, dan berpotensi memberikan manfaat langsung bagi warga yang akan diteruskan ke tingkat pembahasan berikutnya di Badan Anggaran (Banggar).
Langkah Komisi B ini menjadi wujud nyata komitmen DPRD Kutim untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui penyaringan yang selektif, DPRD berharap APBD Kutim benar-benar menjadi alat pembangunan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dengan pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil, DPRD Kutim ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kutim. (ADV)
