Kutai Timur – Membangun keluarga sehat dan sejahtera menjadi langkah awal untuk mewujudkan generasi Kutai Timur (Kutim) yang bebas stunting. Kesadaran inilah yang mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim memperkuat fokusnya pada peningkatan kualitas keluarga, sekaligus mendukung realisasi 50 program kerja Bupati Kutim.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan, sinergi lintas perangkat daerah (OPD) menjadi kunci utama agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seperti kata Bupati tadi, boleh jadi keluarga itu berisiko karena tidak punya jamban atau rumah layak huni,” ujarnya.
Ia mencontohkan, persoalan rumah tidak layak huni bagi keluarga berisiko akan ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni. “Kami menyiapkan datanya, tapi pelaksanaan di lapangan dikerjakan oleh Perkim. Misalnya melalui program seribu rumah layak huni atau lima ribu rumah yang direhab,” jelasnya.
Junaidi menambahkan, seluruh langkah intervensi akan berbasis data By Name By Address (BNBA) agar program lebih tepat sasaran. “Kami melihat data keluarga berisiko stunting di desa mana yang paling tinggi. Selama lima tahun ke depan, penanganan dilakukan bertahap, dimulai dari wilayah dengan angka tertinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, DPPKB berperan sebagai penyedia data dan koordinator perencanaan, sementara pelaksanaan fisik ditangani OPD teknis. “Pembangunan kualitas keluarga tidak bisa dilakukan sektoral, tapi harus kolaboratif. Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin target Kutim bebas stunting bisa tercapai,” tegasnya. (ADV)
