Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memanfaatkan data kependudukan sebagai senjata utama menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan pentingnya basis data sebagai pijakan perencanaan program “Cap Jempol Stop Stunting” yang disosialisasikan bekerja sama dengan TVRI Kaltim.
“TVRI memberikan kita wadah untuk bersosialisasi tentang Cap Jempol Stop Stunting. Di sini, kita membuka kolaborasi dengan media dalam menyampaikan pesan penting ini,” ujar Junaidi.
Kolaborasi dengan lembaga penyiaran publik ini menjadi strategi pemerintah memperluas jangkauan edukasi. Program ini menjelaskan secara langsung tujuan Cap Jempol Stop Stunting dan bentuk kolaborasi kepemimpinan yang dibangun untuk menekan risiko stunting di Kutim.
Junaidi menekankan, data Basis Data Nomor Induk Kependudukan dan Keluarga Berisiko Stunting (BNBA-KRS) menjadi dasar utama intervensi. “Kami jelaskan bagaimana data BNBA-KRS diperoleh, diverifikasi, dan divalidasi sehingga menjadi pijakan konkret bagi program pemerintah. Data ini bukan sekadar angka, tapi acuan nyata untuk menurunkan risiko stunting,” jelasnya.
Ia menambahkan, peran media bukan hanya dalam sosialisasi, tetapi membangun kesadaran kolektif masyarakat. “Stunting bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Peran media sangat membantu kami di lapangan,” tutup Junaidi.
Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Kutim berupaya menekan angka stunting agar berdampak nyata pada kualitas hidup anak-anak dan keluarga di seluruh kabupaten. (ADV)
