SANGATTA – Penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat dipastikan tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah disebut tetap mampu menjaga stabilitas pembiayaan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Anggota DPRD Kutai Timur Komisi A, Yusuf T. Silambi, menegaskan, seluruh komisi di DPRD telah terlibat aktif dalam pembahasan anggaran guna memastikan program strategis tetap berjalan. “Kurang lebih dua minggu ini kami dari komisi A, B, C, dan D memanggil instansi terkait untuk membahas dan menyesuaikan alokasinya,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Menurut Yusuf, meski terdapat penyesuaian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah telah melakukan manajemen anggaran yang efektif agar seluruh kebutuhan tetap terpenuhi sesuai standar. “Alhamdulillah, walaupun ada penyesuaian, pemerintah daerah mampu mengatur dengan baik. Semua kebutuhan tetap terpenuhi sesuai standar,” katanya.
Politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini menambahkan, komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kutim dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi penting bagi kemajuan pembangunan daerah.
Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan amanat UUD 1945. Sementara untuk sektor kesehatan, aturan belanja wajib minimal 5 persen kini dihapus melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal terkini. (ADV)
