Kutai Timur – Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam merealisasikan belanja modal hingga akhir Maret 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD. Rendahnya serapan anggaran dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai terdapat ketimpangan antara dana transfer yang telah diterima dari pemerintah pusat dengan realisasi belanja modal di daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, hingga Maret 2026 Kutai Timur telah menerima dana transfer pusat sekitar Rp485 miliar. Namun, realisasi belanja modal disebut masih sangat minim, bahkan mendekati nol.
“Ini menunjukkan pelaksanaan APBD kita belum berjalan optimal,” tegas Faizal, Rabu (1/4/2026).
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang telah mampu merealisasikan belanja modal hingga Rp585 miliar, meskipun belum menerima transfer dana dari pemerintah pusat.
Faizal pun mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
“APBD yang sudah disahkan harus segera dijalankan, supaya pembangunan bergerak dan berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor, mengakui bahwa percepatan penyerapan anggaran masih dalam proses.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah ketidakpastian jadwal transfer dana dari pemerintah pusat, yang turut memengaruhi laju realisasi program di daerah.
“Kita tidak bisa memprediksi transfer ke daerah, itu menjadi salah satu tantangan,” ungkapnya.
Meski demikian, Noviari memastikan bahwa seluruh program pada dasarnya telah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hanya saja, pelaksanaan di lapangan masih menunggu percepatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mudah-mudahan April ini sudah mulai berjalan,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program yang telah direncanakan, meskipun terdapat potensi pergeseran anggaran yang menyebabkan keterlambatan.
“Walaupun ada pergeseran dan sedikit keterlambatan, kami akan tetap berupaya menjalankan program-program yang sudah direncanakan,” pungkasnya.
