SAMARINDA – Serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) digelar di Gedung Auditorium BPK Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin, Jumat (7/3/2025) siang. Acara ini menandai berakhirnya masa jabatan Agus Priyono yang telah mengabdi di Kaltim, dan penunjukan Mochammad Suharyanto sebagai penggantinya. Momen ini turut dihadiri kepala daerah termasuk Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman yang didampingi Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim Sudirman Latif dan Wakil Ketua DPRD Kutim Sayid Anjas. Hadir juga Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji dan jajaran Forkopimda Kaltim.
Usai kegiatan ditemui awak media, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan sesuaia arahan BPK, seluruh pemerintah daerah di Kaltim harus klop.
“Kita bersyukur hadir dalam sertijab ini tentunya komitmen dan sinergitas Kutim dan BPK terus berlanjut dan fokus menyelesaikan program terutama memperkuat sistem audit laporan keuangan yang akuntabilitas. Harmonisasi dan komunikasi jangan sampai putus,” singkat Bupati Ardiansyah yang mengenakan batik merah motif wakaroros bergambar penari Hudoq.
Sebelumnya dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mengucapkan terima kasih dan sukses selalu kepada Agus Priyono atas dedikasinya selama bertugas.
“Selamat menjalankan tugas yang baru di Papua Barat. Semoga karya-karya beliau tetap menyala untuk Indonesia. Terima kasih kepada Pak Agus atas kontribusinya, terutama dalam menjaga sinergitas antara pemerintah provinsi Kaltim dan BPK. Kami merasakan keberhasilan dalam mengelola tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Gubernur Rudy.
Gubernur juga memberikan sambutan hangat kepada Mochammad Suharyanto yang resmi menggantikan Agus Priyono.
“Kami harapkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan. Semoga dengan pengalaman dan potensi yang dimiliki, Bapak Suharyanto dapat menghadapi tantangan tugas yang tidak ringan di Kaltim, serta terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim,” lanjutnya.
Tantangan yang dihadapi oleh BPK, menurut Gubernur Rudy, semakin kompleks seiring dengan berkembangnya berbagai program pembangunan di Kaltim. Oleh karena itu, penting bagi BPK dan Pemerintah Daerah untuk terus bersinergi dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“BPK sebagai mitra pengelolaan keuangan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap BPK terus memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk keuangan daerah, guna mendukung pembangunan Kaltim yang lebih maju, sejahtera, dan berintegritas,” tegas Rudy Mas’ud.
Sebagai penutup, Gubernur Rudy menyampaikan harapan agar BPK dapat terus berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kondusif, dan berwibawa di Kaltim.
“Terima kasih kepada Pak Agus atas segala pengabdiannya. Semoga Bapak Suharyanto diberi kelancaran dalam menjalankan tugas ini dan terus mendukung Kaltim menuju kemajuan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dalam arahannya turut menyampaikan, sesuai dengan amanat konstitusi, BPK akan terus berupaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan yang berkualitas.
“Rencana strategis BPK untuk 2025-2029 adalah menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya, untuk mewujudkan pencapaian tujuan bernegara,” ujar Fathan.
Fathan juga menekankan bahwa kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari seberapa besar laporan hasil pemeriksaan dimanfaatkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, BPK selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan efektivitasnya, baik di tingkat pemeriksa maupun kelembagaan.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan besar bagi BPK adalah untuk terus meningkatkan efektivitas, kepentingan umum, serta kontrol kualitas dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan.
“Kami sadar bahwa peningkatan kualitas pemeriksaan adalah tantangan besar bagi BPK. Oleh karena itu, kami akan terus bekerja keras untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Fathan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Kalimantan Timur dalam empat tahun terakhir, ia mengapresiasi perkembangan yang stabil.
“Pada tahun 2023, seluruh pemerintah daerah di Kaltim memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fathan menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan yang ekonomis dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan, hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“BPK juga mendorong pencegahan dalam pengelolaan keuangan agar berdampak positif bagi masyarakat,” pungkas Fathan.(ADV)
