SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar seminar nasional dengan tema “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”. Forum ini sekaligus menjadi momentum penetapan Tim Penyusun Standar Environment, Social, Governance (ESG) Batubara Kutim sebagai upaya memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.
Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya menyiapkan masa depan ekonomi masyarakat daerah tambang sedini mungkin. Menurutnya, pelibatan warga, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal tidak boleh menunggu masa pascatambang.
Keberlanjutan tambang, kata dia, bukan sekadar isu pascaoperasional, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses produksi. Ia menaruh perhatian pada sejumlah wilayah di Indonesia yang gagal menikmati kemakmuran setelah tambang berhenti karena absennya perencanaan keberlanjutan yang menyeluruh.
“Kita tidak ingin kasus seperti di beberapa wilayah pascatambang di Kaltim terjadi di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun sejak tambang masih berjalan, bukan setelahnya,” tegas Ardiansyah.
Ardiansyah mencontohkan langkah konkret yang telah ditempuh Pemkab Kutim, seperti pemanfaatan void tambang milik PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan menjadi sumber bahan baku air bersih bagi warga. Menurutnya, inisiatif semacam ini merupakan wujud nyata pemanfaatan ruang tambang secara berkelanjutan dan produktif.
“Pemerintah daerah akan terus memanfaatkan setiap peluang pembangunan agar sektor tambang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, bukan hanya sektor ekstraktif,” ujarnya.
Ardiansyah berharap seminar nasional tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan melahirkan rekomendasi dan aksi nyata dalam pelaksanaan prinsip ESG di sektor pertambangan, khususnya batubara.
“Saya berharap dari seminar ini lahir rekomendasi sekaligus implementasi nyata pelaksanaan ESG. Dunia tambang harus menjadi bagian dari solusi dari membangun masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tuturnya.
Dari Jakarta, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan apresiasi atas langkah Kutim membangun standar ESG daerah. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan (ADV/ProkopimKutim/T)
