SANGATTA – Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kutai Timur (Kutim) dituntut meningkatkan kreativitas dan kemandirian setelah pendampingan pemerintah menurun akibat efisiensi anggaran daerah 2025. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim kini harus membatasi bimbingan teknis (bimtek) yang sebelumnya rutin digelar untuk membina IKM.
Disperindag Kutim menegaskan bahwa dukungan terhadap pengusaha lokal tidak akan hilang, meskipun bentuk dan intensitas program pembinaan kini harus menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
Meski demikian, Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, menegaskan, komitmen untuk tetap membina para pelaku IKM. Namun, bentuk dan intensitas pendampingan yang dijalankan tidak lagi sama seperti sebelumnya. “Tahun ini semuanya agak berkurang karena adanya efisiensi. Terus terang tidak bisa dipungkiri,” ujarnya saat ditemui di kantornya, awal pekan ini.
Dulu, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) rutin menghadirkan puluhan peserta dari berbagai kecamatan, lengkap dengan narasumber dari luar daerah. Kini, program-program tersebut dibatasi, bahkan hampir dihentikan. Tekanan anggaran memaksa Disperindag menata ulang pendekatan pendampingan dengan model baru yang lebih kreatif, efisien, dan tepat sasaran.
Disperindag terus berupaya menjaga keberlangsungan usaha IKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Kutim. Tantangan yang ada justru harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan strategi yang lebih cermat.
Nora menambahkan, perubahan ini bukan semata soal kekurangan anggaran, tetapi juga tentang menumbuhkan kemandirian dan daya adaptasi para pelaku usaha. “Kami berharap, IKM bisa menemukan cara baru untuk tetap produktif, kreatif, dan bersaing,” ujarnya. (ADV)
