KAUBUN — “Jembatan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama dalam kondisi seperti ini. Tahun depan, kami bangun jembatan baru yang aman dan bisa dilalui kendaraan roda empat,” ujar Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, saat meninjau Jembatan Tundano di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun.
Peninjauan dilakukan bersama pemerintah kecamatan, kepala desa, unsur Forkopimda, dan perangkat daerah, menyusul tingginya perhatian warga terhadap kondisi jembatan yang beredar luas di media sosial. Mahyunadi memastikan rencana pembangunan ulang telah dibahas bersama Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Proses penyiapan lahan dianggap tidak lagi menjadi hambatan sehingga pelaksanaan dijadwalkan mulai 2026.
Jembatan Tundano saat ini menjadi satu-satunya penghubung warga Bumi Rapak menuju pusat layanan dan wilayah sekitar. Namun, struktur kayu yang lapuk dan badan jembatan yang menurun membuat warga harus melintas bergantian, dua hingga tiga orang sekali jalan. Sebagai penopang sementara, warga memasang tali dan tiang sederhana, meski tidak menjamin keselamatan.
Dalam konteks wilayah pedalaman seperti Kaubun, jembatan memiliki peran lebih dari sekadar sarana penyeberangan. Infrastruktur ini menjadi jalur utama pergerakan hasil kebun, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik desa. Ketika jembatan rusak, biaya angkut meningkat, waktu tempuh bertambah, dan pendapatan petani menurun karena keterlambatan distribusi hasil panen. Kelancaran akses menentukan ritme ekonomi masyarakat.
Dikatakan Mahyunadi, pemerintah tengah mengkaji jenis konstruksi yang sesuai dengan karakter kontur tanah dan volume kendaraan di kawasan tersebut. Di wilayah pedalaman, terdapat beberapa alternatif tipe jembatan yang lazim digunakan. Pertama, jembatan rangka baja. Jembatan ini kuat, relatif tahan lama, dan dapat dirakit secara modular sehingga cocok dibangun di wilayah dengan akses alat berat terbatas.
Kedua, jembatan bailey. Sistem rangka siap pasang, sering menjadi solusi cepat untuk akses darurat sebelum pembangunan permanen dilakukan. Dan ketiga, opsi jembatan gelagar beton: Umumnya digunakan untuk konstruksi permanen, lebih stabil, namun memerlukan dukungan alat dan material yang lebih besar.
“Kajian teknis akan menyesuaikan dengan tingkat aktivitas pertanian dan rencana pengembangan desa,” ujar mantan Ketua DPRD Kutim periode 2014-2019 itu.
Pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan sekitar serta kelompok tani, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
Peninjauan Wakil Bupati menjadi langkah awal penataan ulang infrastruktur penghubung di Kaubun. Warga berharap kehadiran jembatan baru kelak memberikan akses yang aman, kelancaran distribusi produksi pertanian, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/T)
