SANGATTA – Pengelolaan anggaran daerah Kutai Timur (Kutim) kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi III DPRD Kutim, H. Ardiansyah. Ia menilai masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum transparan dan kurang sinkron dalam perencanaan maupun pelaporan kegiatan, sehingga penggunaan dana daerah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Ardiansyah, setiap program yang dijalankan pemerintah daerah harus benar-benar sejalan dengan visi dan misi Bupati serta diarahkan untuk kebutuhan publik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. “Harapan kami, khususnya untuk pemerintah daerah, bagaimana anggaran ini bisa dimaksimalkan betul-betul untuk kepentingan masyarakat, terutama oleh OPD-OPD yang terkait langsung,” ujarnya.
Politisi kelahiran 16 Oktober 1979 ini menyoroti masih adanya persoalan dalam sistem pelaporan anggaran. Ketidaksinkronan data antarinstansi, kata dia, membuat proses pengawasan DPRD menjadi tidak efektif. “Jangan sampai banyak kegiatan yang tidak relevan dengan visi dan misi Bupati. Kadang ditanya tidak ada kegiatan, tapi ternyata sudah berjalan. Ini menandakan lemahnya koordinasi,” ungkapnya.
Ardiansyah juga menyinggung lemahnya dokumentasi di sejumlah dinas. Banyak proposal masyarakat yang hilang atau tidak tercatat dengan baik, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab OPD terkait. “Begitu ada proposal masyarakat masuk, banyak data yang tidak ada atau hilang. Ini yang sering bikin kita bingung,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas antar-OPD sangat mendesak agar anggaran daerah benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan warga. (ADV)
