SAMARINDA – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menghadiri High Level Meeting TPID, TP2DD, serta rapat koordinasi Makan Bergizi Gratis tingkat Kaltim yang dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud. Forum besar ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama pekerja rentan dan anak-anak sekolah.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda nasional, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Ia mengatakan bahwa MBG adalah investasi masa depan sehingga cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus diperkuat hingga desa-desa terpencil.
Pada saat yang sama, Gubernur juga menekankan perlunya memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan agar tidak ada pekerja rentan yang luput dari jaminan sosial. Ia menyampaikan bahwa capaian Kaltim baru di angka 70,11 persen. Ia meminta seluruh kepala daerah bekerja lebih progresif.
“Kita dorong agar cakupan BPJS Ketenagakerjaan mencapai lebih dari 90 persen. Perlindungan sosial harus menjadi gerakan bersama,” ujar Rudy.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025. Dalam momentum itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menegaskan perlunya inovasi dari pemerintah daerah dalam melindungi pekerja rentan. Ia menyampaikan bahwa perlindungan sosial pekerja adalah cermin kualitas pembangunan daerah.
Mahyunadi menilai bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi Kutim untuk memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan diri dengan program prioritas provinsi, baik terkait perlindungan sosial, pengendalian inflasi, maupun transformasi digital.
“Kita berkomitmen memperluas cakupan perlindungan sosial dan memperkuat layanan publik di daerah,” ujar Mahyunadi dalam sesi terpisah.
Dari pengendalian inflasi hingga program gizi dan perlindungan pekerja, rangkaian HLM ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan manusia. Kutai Timur melalui Mahyunadi menunjukkan kesiapannya menguatkan semua lini.* (ADV/ProkopimKutim/T)
