SANGATTA – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Anggota Komisi C, Aldryansyah, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam merealisasikan program prioritas yang telah disusun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses.
“Permintaan dari masyarakat juga merupakan prioritas yang harus diakomodir oleh pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kutim. Namun, Aldryansyah mengakui, jalan menuju realisasi pembangunan tidak selalu mudah karena pemerintah dihadapkan pada tantangan besar, terutama masalah efisiensi anggaran.
“Efisiensi ini menjadi kendala besar mengingat anggaran kita yang terpangkas cukup signifikan,” katanya. Ia menambahkan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian yang jelas terhadap skala prioritas program. “Perlu ketegasan mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus ditunda ke tahun berikutnya,” tegasnya.
Dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kutim menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran agar tidak ada program yang mangkrak. “Kami mendorong agar program yang dimasukkan dalam KUA-PPAS bisa terserap sepenuhnya,” papar Aldryansyah.
Kekhawatiran terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi di tahun-tahun sebelumnya juga menjadi alasan utama DPRD memperketat pengawasan. “Kami ingin menghindari terulangnya silpa besar karena program tidak terealisasi,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, DPRD Kutim memperkuat pengawasan baik secara administratif maupun langsung di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Aldryansyah pun mengajak warga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. “Setiap temuan akan kami sampaikan ke eksekutif disertai penjelasan agar tidak timbul masalah baru,” pungkas politisi kelahiran 4 Desember 1999 ini. (ADV)
