SANGATTA – Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan. Usulan dari berbagai unsur bukan hanya menjadi bahan evaluasi persoalan yang dihadapi, tetapi juga dapat membantu pemerintah menyusun program yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada manfaat nyata.
Hal tersebut menjadi landasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Dari forum tersebut, pemerintah menghimpun sebanyak 1.895 usulan pembangunan dari berbagai pemangku kepentingan yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan aspirasi-aspirasi tersebut, pemerintah menetapkan enam fokus utama arah pembangunan tahun 2027. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian karena dibutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi serta adaptif dengan perkembangan dunia kerja. Bersamaan dengan itu, penanganan kemiskinan terus diperkuat melalui program yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi non-tambang guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap industri pertambangan. Di sisi lain, pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan agar birokrasi semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar antar wilayah tetap menjadi prioritas untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga. Seluruh agenda tersebut akan diimbangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar pembangunan di Kutai Timur tetap menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menegaskan bahwa enam poin tersebut tidak dapat berjalan sendiri, tapi harus saling mendukung agar hasilnya optimal. Kolaborasi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Melalui penyusunan prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/TP)
