SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Komisi D, Akhmad Sulaeman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih tingginya angka stunting di daerah.
Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Ia menilai, lonjakan kasus dalam dua tahun terakhir merupakan sinyal bahwa program yang dijalankan belum efektif dan perlu evaluasi mendalam.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga mengaku telah beberapa kali memanggil Dinas Kesehatan untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi konkret agar kasus serupa tidak terus meningkat.
“Dinas Kesehatan sudah beberapa kali kami panggil, karena ini masalah besar yang harus segera diselesaikan. Dua tahun terakhir angka stunting justru naik, artinya perlu langkah yang lebih serius,” ujarnya.
Sulaeman menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan semata. Kolaborasi lintas sektor sangat penting, terutama dengan dinas lain seperti Dinas Kependudukan dan instansi yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
“Daerah-daerah tertentu butuh perhatian lebih. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi juga dinas lain yang terkait harus terlibat aktif,” tambah politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini.
Sulaeman juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran khusus agar program pencegahan dan penanganan stunting bisa berjalan maksimal. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk terus mendorong adanya alokasi dana yang memadai bagi sektor kesehatan dan gizi masyarakat.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kutim mencapai 24,7% pada 2022, naik menjadi 29% pada 2023—tertinggi di Kalimantan Timur—dan sedikit menurun menjadi 26,9% pada 2024. (ADV)
