SANGATTA – DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan, anggaran daerah tak akan efektif tanpa pemetaan kebutuhan yang akurat. Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman, menilai perencanaan berbasis data menjadi kunci agar dana publik benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan, bukan sekadar memenuhi formalitas anggaran.
Politisi Partai Demokrat itu menekankan pentingnya langkah strategis melalui identifikasi menyeluruh terhadap wilayah yang paling membutuhkan bantuan, baik dari sisi tenaga maupun sarana dan prasarana.
“Kalau kita melihat, pertama kita harus melakukan pemetaan daerah-daerah yang membutuhkan, misalnya itu tenaga atau sarana prasarana,” ujar Sulaeman.
Setelah proses pemetaan selesai, lanjutnya, penganggaran dapat difokuskan berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Pendekatan ini diyakini akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kalau sudah dilakukan pemetaan, mungkin penganggarannya difokuskan ke daerah-daerah tersebut,” tambah politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini.
Usulan muncul sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih terjadi di Kutim. Dengan sistem pemetaan yang baik, anggaran diharapkan dapat dialokasikan secara lebih proporsional dan berkeadilan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini minim akses.
Menurut Sulaeman, pemetaan anggaran adalah langkah kritis dan strategis dalam perencanaan APBD karena berfungsi sebagai peta navigasi fiskal bagi pemerintah daerah. Proses ini tidak hanya mencatat total pendapatan, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk menyesuaikan setiap program dengan sumber dana yang tepat, menentukan skala prioritas, serta mengidentifikasi potensi risiko defisit atau pemborosan.
Dengan perencanaan yang matang, anggaran daerah tidak dialokasikan secara serampangan, melainkan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan layanan dasar masyarakat. (ADV)
