SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan nasional yang tidak diterapkan secara seragam di berbagai daerah ini dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, menyampaikan keprihatinannya atas dampak yang timbul akibat ketidakkonsistenan penerapan program tersebut. Menurutnya, perbedaan dalam pelaksanaan di tiap daerah membuat masyarakat bingung dan menimbulkan keresahan.
“Karena di sana-sini pelaksanaan MBG ini tidak seragam, ada yang dijalankan, ada yang tidak. Ini menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujar Yulianus.
Ia menjelaskan, ketidaksinkronan kebijakan ini tidak hanya berhenti pada persoalan administrasi, tetapi juga telah berimbas pada kondisi sosial di tengah masyarakat. Beberapa daerah disebut menghadapi masalah baru yang muncul akibat pelaksanaan yang tidak matang.
“Yang sudah terlaksana di provinsi kita dan di daerah lain di Indonesia banyak menimbulkan masalah. Akhirnya masyarakat jadi resah dan gelisah,” tambahnya.
Yulianus menilai, keresahan yang timbul merupakan tanda bahwa kebijakan MBG perlu ditinjau kembali secara menyeluruh, baik dari aspek perencanaan, pembiayaan, maupun kesiapan daerah dalam pelaksanaannya.
Politisi kelahiran 7 Desember 1963 ini berharap, evaluasi mendalam segera dilakukan oleh pemerintah pusat agar program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak tidak justru menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan sosial.
“Diperlukan langkah korektif agar kebijakan ini bisa berjalan seragam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
