SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil. Legislator Partai NasDem ini menyatakan, perhatian terhadap daerah-daerah terpencil merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Daerah-daerah terpencil itu harus diperjuangkan dengan maksimal,” tegas Eddy Markus dalam sebuah wawancara. Menurutnya, pembangunan di wilayah pelosok tidak boleh tertinggal dari daerah perkotaan karena akses yang terbatas selama ini menjadi hambatan serius bagi mobilitas dan kegiatan ekonomi warga.
Ketua Komisi A DPRD Kutim itu merinci sejumlah kebutuhan mendesak di daerah terpencil. Infrastruktur transportasi menjadi sorotan utama, karena kondisi jalan yang rusak atau belum memadai sering menghambat masyarakat untuk bepergian maupun mengangkut hasil produksi lokal.
Selain itu, akses pendidikan yang masih terbatas juga menjadi perhatian, karena terdapat sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai, bahkan beberapa masih kekurangan gedung atau ruang belajar layak.
“Kebutuhan masyarakat itu seperti jalan, pendidikan, air bersih, dan listrik. Semua itu harus diperhatikan karena masih banyak daerah yang belum terpenuhi,” jelas politisi kelahiran 9 Juni 1980 ini. Eddy juga menekankan pentingnya penyediaan air bersih dan listrik yang merata, karena dua hal ini menjadi kebutuhan dasar yang sangat memengaruhi kualitas hidup warga.
Meski pembangunan nasional terus digalakkan, Eddy mengakui kesenjangan antara pusat dan daerah terpencil masih nyata. Kondisi jalan yang rusak, minimnya gedung sekolah, serta terbatasnya pasokan air dan listrik merupakan persoalan kronis yang harus mendapat perhatian serius dan alokasi anggaran memadai.
Dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran di tingkat kabupaten, Eddy berjanji isu-isu mendasar ini akan terus diangkat. Ia berharap, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, kesenjangan pembangunan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal secara bertahap meningkat.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan dan memberikan peluang yang sama bagi seluruh warga Kutim, termasuk yang berada di pelosok. (ADV)
