Kutai Timur – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur serta Kantor Bupati, Rabu (6/5). Aksi yang dimulai pukul 13.00 WITA ini menyoroti berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan daerah.
Massa aksi yang terdiri dari GMNI, PMII, dan BEM STIPER Kutim membawa spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Mereka mengangkat sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi anggaran pendidikan, pengadaan bus listrik, revitalisasi perpustakaan daerah, audit dana hibah STIPER Kutim senilai Rp9 miliar, hingga kritik terhadap ketimpangan akses pendidikan.
Koordinator lapangan, Deo Datus Feran Kacaribu, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan yang dinilai belum berjalan secara ideal.
“Kami hadir untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar formalitas. Harus ada evaluasi menyeluruh agar sistem pendidikan di Kutai Timur berjalan lebih adil dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya reformasi di tubuh Disdikbud Kutim.
“Kami menolak sistem yang menindas dan menuntut pembenahan total agar tata kelola pendidikan lebih transparan dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Aksi berlangsung tertib selama sekitar satu jam di halaman kantor Disdikbud. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono,
menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan, yakni 20 persen dari APBD. Menurutnya, pemerintah daerah juga terus melakukan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Tiga bulan setelah saya menjabat, saya langsung turun ke sekolah-sekolah untuk mendata kondisi di lapangan,” katanya.
Terkait transparansi, ia menegaskan bahwa seluruh informasi anggaran terbuka untuk publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Disdikbud Kutim bahkan disebut meraih nilai sempurna dalam penilaian PPID tahun sebelumnya.
“Silakan diakses, itu bukan informasi rahasia,” tambahnya.
Sekitar pukul 15.00 WITA, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Kutai Timur. Wakil Bupati Mahyunadi menemui massa dan merespons tuntutan yang disampaikan, termasuk terkait audit dana hibah STIPER.
“Saya sepakat untuk dilakukan audit. Kita kawal bersama, paling lambat satu bulan ke depan akan kita periksa,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deo Datus menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut.
“Kami akan menunggu realisasi dalam waktu dekat. Jika tidak ada progres, kami akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.
