SANGATTA — DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan, aspirasi masyarakat akan menjadi titik fokus dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal itu disampaikan legislator Kutim, Eddy Markus Palinggi, di tengah proses pembahasan anggaran yang kini memasuki tahapan lanjutan.
Ia menyebut setiap formulasi kebijakan anggaran harus benar-benar menyerap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, aspirasi warga adalah dasar legitimasi bagi setiap kebijakan publik yang dirumuskan. “Dalam hal memastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu yang kita perjuangkan,” tandas Eddy.
Menurutnya, sejumlah langkah awal sudah ditempuh, termasuk rapat terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kini telah disahkan dalam rapat paripurna. Proses ini menjadi pintu masuk untuk pembahasan lebih detail di Badan Anggaran pekan depan. “Program prioritas sudah diparipurnakan. Pekan depan sudah masuk pembahasan di Badan Anggaran,” ujar Eddy.
Politisi kelahiran 9 Juni 1980 ini menyadari dinamika pembahasan di Badan Anggaran kerap berlangsung alot karena setiap fraksi membawa agenda prioritas masing-masing. Meski tidak berada langsung dalam struktur Badan Anggaran, Eddy memastikan dirinya tetap terlibat melalui koordinasi intens di internal Fraksi NasDem. “Kami dari Fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan perwakilan fraksi yang ada di Badan Anggaran,” jelasnya.
Eddy menambahkan, proses perumusan anggaran 2026 harus memastikan program yang disepakati tidak hanya menjawab target pembangunan pemerintah daerah, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan riil warga di lapangan—baik di sektor layanan dasar, infrastruktur, maupun peningkatan kesejahteraan.
Dengan masuknya pembahasan ke tahap inti, DPRD Kutim berharap penyusunan anggaran tahun 2026 mampu lebih efektif dan tepat sasaran, sejalan dengan harapan publik yang semakin besar terhadap pembangunan daerah. (ADV)
