Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mengumpulkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya dalam sebuah forum besar. Upaya ini dilakukan guna memastikan kontribusi dunia usaha dapat lebih terarah dan selaras dengan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Selama ini, kontribusi perusahaan dinilai belum memiliki indikator yang jelas, baik dari sisi nilai maupun peruntukan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan agar setiap bentuk dukungan memiliki ukuran yang terukur dan tepat sasaran
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan bahwa rencana tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait melalui forum resmi
“Itu salah satu yang hangat kita rumuskan. Kita bawa rapat. Cuman harus terukur. Kita tidak mau perusahaan bantu seadanya lalu ngomongnya banyak,” ujarnya
Selain menekankan aspek keterukuran, Pemkab Kutim juga mendorong penguatan regulasi sebagai dasar hukum agar perusahaan memiliki kewajiban yang jelas dalam berkontribusi. Menurut Mahyunadi, tanpa regulasi yang kuat, potensi ketidakpatuhan dari pihak perusahaan cukup besar
“Kalau regulasinya tidak kuat, perusahaan mangkir juga dari itu. Jadi kita cari dulu,” tegasnya
Untuk memperkuat skema yang akan diterapkan, Pemkab Kutim telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Sosial. Di tingkat nasional, pendekatan ini dikenal sebagai Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
Hasil dari konsultasi tersebut kini sedang dirumuskan untuk diterapkan di daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pertemuan dengan para pelaku usaha. Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap adanya kesepahaman bersama antara pemerintah dan perusahaan terkait arah kontribusi yang dibutuhkan daerah
Ke depan, kontribusi perusahaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah bahkan memproyeksikan adanya keseimbangan alokasi kontribusi, baik untuk sektor fisik maupun sosial ekonomi, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan daerah yang lebih inklusif. Kutai Timur Dorong Kontribusi Terarah Perusahaan Lewat Forum Bersama
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mengumpulkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya dalam sebuah forum besar. Upaya ini dilakukan guna memastikan kontribusi dunia usaha dapat lebih terarah dan selaras dengan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Selama ini, kontribusi perusahaan dinilai belum memiliki indikator yang jelas, baik dari sisi nilai maupun peruntukan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan agar setiap bentuk dukungan memiliki ukuran yang terukur dan tepat sasaran
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan bahwa rencana tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait melalui forum resmi
“Itu salah satu yang hangat kita rumuskan. Kita bawa rapat. Cuman harus terukur. Kita tidak mau perusahaan bantu seadanya lalu ngomongnya banyak,” ujarnya
Selain menekankan aspek keterukuran, Pemkab Kutim juga mendorong penguatan regulasi sebagai dasar hukum agar perusahaan memiliki kewajiban yang jelas dalam berkontribusi. Menurut Mahyunadi, tanpa regulasi yang kuat, potensi ketidakpatuhan dari pihak perusahaan cukup besar
“Kalau regulasinya tidak kuat, perusahaan mangkir juga dari itu. Jadi kita cari dulu,” tegasnya
Untuk memperkuat skema yang akan diterapkan, Pemkab Kutim telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Sosial. Di tingkat nasional, pendekatan ini dikenal sebagai Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
Hasil dari konsultasi tersebut kini sedang dirumuskan untuk diterapkan di daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pertemuan dengan para pelaku usaha. Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap adanya kesepahaman bersama antara pemerintah dan perusahaan terkait arah kontribusi yang dibutuhkan daerah
Ke depan, kontribusi perusahaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah bahkan memproyeksikan adanya keseimbangan alokasi kontribusi, baik untuk sektor fisik maupun sosial ekonomi, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan daerah yang lebih inklusif.
