Kutai Timur — DPRD Kutai Timur (Kutim) memastikan akan memperketat fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah. Para legislator dijadwalkan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk memantau pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan.
Legislator Kutim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ardiyansyah, mengatakan langkah tersebut merupakan komitmen DPRD untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. “Data-data kegiatan mereka, yang jelas kami pasti akan menjalankan tugas pengawasan DPR. Kami pasti akan mengawasi kegiatan itu,” ujarnya di Sangatta.
Menurut politisi kelahiran 16 Oktober 1979 ini, DPRD ingin memastikan seluruh program OPD tahun anggaran 2025 serta rencana 2026 dapat berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. “Makanya kami ingin tahu apa yang mereka programkan semua, ya di 2025 ini tadi, dan juga untuk 2026 yang akan datang,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, setiap anggota DPRD akan turun langsung ke dapil masing-masing untuk melakukan pemantauan kegiatan OPD. “Ya jelas, kami akan langsung turun ke lapangan. Nantinya kami sesuai dengan dapil masing-masing, di komisi ini kan ada lima dapil. Jadi itu kasih-kasih teman-teman, pasti akan turun ke lapangan masing-masing,” terangnya.
Ardiyansyah juga menegaskan, agenda reses DPRD Kutim akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kebutuhan masyarakat. “Apalagi nanti ada waktu reses ke lapangan, jadi itu tugas kami harus memastikan kegiatan itu sesuai dengan spek yang ada,” pungkasnya. (ADV)
