SANGATTA – Persoalan banjir yang terus menghantui warga Kutai Timur mendapat sorotan serius dari DPRD. Komisi C mendorong adanya sinergi lintas instansi agar penanganan banjir tidak lagi bersifat parsial, melainkan terencana dan berkelanjutan.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Bahcok Riandi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan konfirmasi dan konsultasi dengan sejumlah institusi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi serta Balai Wilayah Sungai (BWS). Langkah ini dilakukan untuk memetakan kewenangan dan mencari titik temu dalam penanganan banjir secara menyeluruh.
“Hal itu sudah juga kami konfirmasikan kepada Dinas PUPR Provinsi, karena kewenangan-kewenangan itu kan banyak,” jelas Bahcok.
Menurutnya, koordinasi dengan BWS menjadi hal penting karena sebagian wilayah terdampak banjir berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar solusi yang diambil tidak tumpang tindih dan bisa tepat sasaran.
“Dan kami juga sudah konsultasi ke Balai Wilayah Sungai karena masalah banjir masih sering terjadi di tempat kita ini. Kami minta hal itu bisa dianggarkan secara khusus,” tegas politisi kelahiran 12 Desember 1978 ini.
Bahcok menambahkan, seluruh langkah koordinasi telah ditempuh oleh Komisi C. Namun, realisasi di lapangan masih bergantung pada tahapan eksekusi dan kebijakan anggaran dari pihak eksekutif.
“Kami sudah melaksanakan semua itu, tapi kita semua nunggu prosesnya, karena kita tahu APBD Kutai Timur ini sedang efisiensi,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap sinergi lintas instansi dapat mempercepat solusi penanganan banjir di Kutai Timur meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. (ADV)
