RANTAU PULUNG – Terisinya kembali sejumlah kursi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Rantau Pulung, Kutai Timur (Kutim), membawa harapan baru bagi keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa. Kehadiran anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) di empat desa diharapkan memperkuat penyaluran aspirasi serta pelayanan kepada masyarakat hingga akhir periode 2020–2028.
Bagi Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, kekuatan BPD tidak ditentukan dari seberapa sering lembaga itu berhadapan dengan pemerintah desa, tetapi dari kemampuannya menjalankan fungsi secara proporsional.
“BPD bukan polisi yang mencari-cari kesalahan kepala desa, melainkan mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Camat Rantau Pulung, Vita Nurhasanah, melihat keberadaan kelembagaan yang lengkap sebagai bagian penting dari pelayanan publik. Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pemerintahan sehingga perangkat kelembagaannya perlu berjalan solid agar kebijakan dapat menjawab kebutuhan warga.
Tantangan kini berada di tangan enam anggota baru. Mereka dituntut memahami kondisi masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjalankan fungsi representasi dan pengawasan tanpa melampaui batas kewenangan.
Keenamnya menerima mandat melalui pelantikan yang dipimpin Ardiansyah di Kantor Desa Kebon Agung, Selasa (18/8/2026). Pelantikan tersebut mengisi posisi yang sebelumnya kosong di Desa Tanjung Labu, Tepian Makmur, Manunggal Jaya, dan Kebon Agung.
Kekosongan terjadi setelah anggota BPD sebelumnya beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengisian PAW kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur tertanggal 29 Juni 2026.
Adapun anggota yang dilantik yakni Fabius Bura dari Tanjung Labu, Siti Fatimah dari Tepian Makmur, Supriyadi dari Manunggal Jaya, serta Puspitasari, Thamrin, dan Rudianto dari Kebon Agung.
Dalam menjalankan mandatnya, perbedaan pandangan dengan pemerintah desa bukan sesuatu yang harus dihindari. Ardiansyah menekankan komunikasi dan musyawarah sebagai cara menyelesaikan persoalan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi tujuan utama. (ADV/ProkopimKutim/TP)
