Kutai Timur – Peresmian gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) menjadi momentum penting dalam penguatan penegakan hukum di daerah. Acara yang digelar pada Selasa (7/10) itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai lembaga, termasuk dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Polres Kutim, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Namun di balik rasa syukur atas peresmian gedung Kejari yang representatif, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian karena belum mampu memenuhi satu kebutuhan penting lain: pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kutim.
“Nah, ada hal yang mungkin kami banyak-banyak selalu meminta maaf, karena sampai sekarang kami belum mampu untuk membangun Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang sangat dibutuhkan,” ujar Ardiansyah dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan.
Ia mengakui bahwa keberadaan Lapas di Kutai Timur sudah menjadi kebutuhan mendesak sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, lanjutnya, pihak kejaksaan dan kepolisian telah secara resmi menyampaikan permohonan agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembangunan Lapas baru di wilayah tersebut.
“Karena terus terang, baik pihak kejaksaan, pihak kepolisian, ini memang sudah betul-betul bermohon. Dan terpaksa beberapa tahun terakhir ini kita mengirimkan mereka ke Lapas Bontang, yang memang penghuninya itu sudah 3 sampai 4 kali lipat dari kemampuan Lapas Bontang,” lanjutnya.
Kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Bontang menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada para narapidana, tapi juga mengganggu sistem pemidanaan dan pembinaan warga binaan. Ardiansyah menyebut, keterbatasan anggaran serta prioritas pembangunan infrastruktur dasar lainnya menjadi alasan tertundanya realisasi pembangunan Lapas tersebut.
Meski begitu, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ardiansyah memastikan bahwa pada tahun 2026 , proyek pembangunan Lapas bisa segera terwujud. (ADV)
