Kutai Timur – Peningkatan produksi pangan tidak cukup hanya dengan membuka lahan baru. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan, pembukaan lahan pertanian harus dilakukan secara terencana dan terukur, mulai dari aspek legalitas hingga kesiapan infrastruktur pendukungnya. Untuk itu, kerja sama dengan pemerintah pusat menjadi sangat penting.
“Yang pasti, kita selalu kerja sama pemerintah pusat dan daerah terkait dengan masalah pembukaan lahan pertanian,” ujarnya.
Menurut Novel, keberhasilan program ketahanan pangan bergantung pada sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan di daerah. Tanpa koordinasi yang baik, program pertanian berisiko tidak berjalan optimal, bahkan bisa terhenti di tengah jalan karena masalah perizinan atau minimnya dukungan teknis.
Novel menekankan, pembukaan lahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menabrak aturan tata ruang. Selain itu, infrastruktur seperti akses jalan, irigasi, dan sarana produksi juga harus dipersiapkan agar lahan benar-benar produktif. “Harus betul-betul sejalanan, supaya dalam perencanaan menyusul rencana kemudian support terhadap rencana kegiatan itu,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah dalam beberapa program pertanian. Kondisi tersebut sering membuat program tidak berkelanjutan atau tidak tepat sasaran. Ia pun mendorong Dinas Pertanian Kutim bersama instansi terkait untuk melakukan pemetaan ulang lahan potensial yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pangan berkelanjutan.
“Kalau rencana pusat dan daerah bisa satu arah, bukan hanya hasilnya yang meningkat, tapi petani juga akan lebih semangat karena merasa didukung,” tambahnya.
Novel berharap kolaborasi lintas sektor tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam program nyata di lapangan. “Kita ingin ketahanan pangan tidak hanya jadi slogan, tapi jadi gerakan bersama,” pungkas politisi kelahiran 2 Juni 1973 ini. (ADV)
