Sangatta – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah menuai beragam pandangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, menilai bahwa efisiensi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya memangkas anggaran, tetapi juga sebagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar tepat sasaran.
Menurutnya, keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat di lapangan harus menjadi perhatian utama, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.
“Ya kalau kami melihat ini kan pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua karena kita melihat perlu pemerintah melihat langsung ke bawah. Mungkin mendengarkan aspirasi-aspirasi khususnya daerah-daerah pelosok yang terpencil untuk melihat apa sih kebutuhan di sana itu,” jelasnya kepada awak media.
Akhmad mengidentifikasi dua aspek penting dalam pelaksanaan efisiensi. Pertama, konsekuensi logis berupa berkurangnya pagu anggaran akibat kebijakan efisiensi. Kedua, kebutuhan akan keterlibatan langsung pemerintah dalam meninjau kondisi lapangan, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa anggaran yang tersedia tidak akan berdampak optimal jika alokasinya tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, perlu meninjau kembali proporsi anggaran agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Jadi sebenarnya kalau anggaran ada, tapi cuman peruntukannya daerah-daerah tertentu itu juga belum maksimal begitu, jadi porsi anggaran yang dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu,” pungkasnya politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini. (ADV)
