SANGATTA – Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) terus mengawal proyek pembangunan pelabuhan yang dianggap strategis dalam mempercepat distribusi barang di wilayah tersebut. Pembahasan mengenai proyek ini berlangsung secara intensif melalui berbagai rapat komisi yang rutin digelar. Komisi C menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek tidak mandek dan dapat berjalan sesuai jadwal.
Aldryansyah, anggota DPRD Kutim, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan pelabuhan menjadi salah satu agenda utama komisi. Dalam rangka memastikan proyek tetap on track, Komisi C aktif memanggil dinas-dinas teknis terkait untuk mendapatkan informasi progres pembangunan secara detail. “Terkait persoalan pelabuhan sudah dibahas beberapa kali. Setiap rapat komisi kami memanggil dinas dan membahas progres pelabuhan,” ujarnya.
Meskipun proyek ini belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun ini, pemerintah daerah membuka peluang untuk mengalokasikan dana pada 2026, dengan catatan kondisi keuangan daerah memungkinkan. Aldryansyah menambahkan, “InsyaAllah tahun depan, kalau anggaran masih bisa disesuaikan, pasti diusahakan untuk disisihkan ke pelabuhan.” Hal ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ekonomi daerah.
Menurut politisi kelahiran 4 Desember 1999 ini, pelabuhan memiliki nilai strategis dalam menekan biaya logistik yang selama ini membebani harga komoditas di tingkat pasar. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempersingkat jalur distribusi yang selama ini dianggap rumit dan mahal. “Keberadaan pelabuhan diharapkan dapat menurunkan harga pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas,” ujar Aldryansyah.
Komisi C DPRD Kutim menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan hingga proyek pembangunan pelabuhan selesai, dengan tujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kutim. Pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen komisi untuk menjaga investasi daerah agar menghasilkan dampak positif jangka panjang. (ADV)
