SANGATTA – Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan baru di tengah upaya memajukan usahanya. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah membuat program bimbingan teknis (bimtek) yang selama ini menjadi andalan peningkatan kompetensi SDM hampir sepenuhnya dihentikan.
Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha di Kutim lantaran akses terhadap pelatihan berkualitas dan pendampingan teknis yang memadai kini menjadi terbatas. Padahal, pendampingan ini sangat bermanfaat bagi pelaku IKM untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang pengelolaan usaha, inovasi produk, strategi pemasaran, hingga penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing produk
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan, kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Tahun kemarin kami masih rutin mengadakan bimtek, mengundang 40-50 peserta, baik di Sangatta maupun di kecamatan. Kami mendatangkan pembimbing profesional untuk meningkatkan kompetensi mereka,” ujarnya.
Namun, pada 2025, program-program pembinaan ini nyaris tidak bisa dilaksanakan akibat penghematan anggaran. Menurut Nora, keputusan ini tentu membawa dampak bagi para pelaku IKM yang sebelumnya mengandalkan bimtek sebagai sarana belajar teknik baru, memperbarui keterampilan, dan meningkatkan produktivitas usaha.
Para pelaku IKM kini harus berjuang mandiri untuk tetap bertahan dan bersaing di pasar pasca pandemi, tanpa dukungan langsung dari pemerintah. “Hilangnya kesempatan mendapatkan pembinaan berpotensi memperlambat peningkatan kualitas dan kapasitas sektor IKM lokal,” kata Nora.
Situasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait pentingnya dukungan berkelanjutan bagi pengembangan IKM agar sektor ini tetap tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Kutim. (ADV)
