Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Faisal Rachman, menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi daerah serta akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pandangan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kutai Timur, Rabu (1/7/2026).
Menurut Faisal, APBD merupakan instrumen terbesar yang dimiliki pemerintah daerah untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan penyerapan anggaran harus dilakukan tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“APBD merupakan instrumen paling besar yang dimiliki pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah. Ketika APBD dilaksanakan tepat waktu, kontraktor bekerja, material dibeli, tenaga kerja terserap, UMKM memperoleh pesanan, warung makan hidup, transportasi bergerak, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli tumbuh, dan pertumbuhan ekonomi daerah ikut meningkat,” ujarnya.
Sebaliknya, ia menilai keterlambatan pelaksanaan program pemerintah akan berdampak langsung terhadap perlambatan aktivitas ekonomi di daerah.
“Namun, ketika pemerintah daerah terlambat melaksanakan program, uang pemerintah tidak segera beredar di masyarakat. Kontraktor menunggu, pekerja kehilangan kesempatan kerja, UMKM kehilangan pelanggan, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut melambat,” katanya.
Faisal menilai kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan APBD. Ia menyinggung perlambatan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Itulah yang menjadi pandangan paling mendasar kami terhadap pelaksanaan APBD. Pertumbuhan ekonomi kita yang sebelumnya sekitar 9 persen turun menjadi hanya sekitar 1 persen lebih,” ungkapnya.
Selain menyoroti dampak APBD terhadap perekonomian, Faisal juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya menyampaikan besaran anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi harus mampu menunjukkan manfaat nyata dari setiap program yang dijalankan.
“Akuntabilitas bukan hanya menjelaskan berapa rupiah yang dibelanjakan, tetapi juga menjelaskan apakah belanja tersebut benar-benar berhasil atau tidak,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan APBD seharusnya tidak diukur semata-mata dari tingginya tingkat serapan anggaran, melainkan dari seberapa besar dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari tingginya angka serapan anggaran, tetapi dari tingginya manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Faisal mengakui masih terdapat sejumlah capaian yang patut diapresiasi dalam pelaksanaan APBD. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada persoalan-persoalan mendasar yang harus segera dibenahi agar tidak menghambat efektivitas pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang.
