Sangatta – Kebijakan pembangunan di Kutai Timur (Kutim) dinilai berjalan tanpa arah yang jelas. Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, menilai pemerintah daerah perlu segera menetapkan prioritas pelayanan publik agar pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar.
Dalam wawancara pada (7/10/2025), Yulianus menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah yang menurutnya belum berpihak kuat pada kepentingan masyarakat kecil. Ia menyoroti bahwa selama ini banyak program pemerintah bersifat umum dan tidak memiliki sasaran yang tegas.
“Program yang ingin menjangkau semua kalangan tanpa prioritas yang jelas justru membuat hasilnya tidak signifikan,” ujarnya.
Politisi kelahiran 7 Desember 1963 ini menilai kelompok petani dan pelaku ekonomi lokal merupakan pihak yang paling merasakan dampak ketimpangan arah pembangunan. Ia mengkritik keras ketergantungan pemerintah terhadap investasi tambang dan perkebunan skala besar yang dinilai hanya memberi keuntungan jangka pendek.
“Pemerintah terlena dengan pendapatan sesaat dari sektor ekstraktif tanpa memikirkan strategi jangka panjang,” tegasnya.
Yulianus juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap ketahanan pangan yang menurutnya menjadi isu strategis namun belum digarap serius. Ia menilai program ketahanan pangan seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
Sebagai solusi, Yulianus mendorong penguatan kelompok tani dan koperasi agar mampu memperkuat ekonomi rakyat. Namun, ia mengakui adanya hambatan struktural seperti penguasaan lahan oleh investor besar yang membatasi pengembangan pertanian lokal.
“Kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang,” tuturnya. (ADV)
