KAUBUN — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meninjau langsung kondisi Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, untuk menyerap aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur dan perlindungan pekerja rentan. Dalam pertemuan terbuka di Balai Desa Bumi Rapak, warga menyampaikan dua masalah utama yang mendesak, yaitu jembatan rusak dan irigasi yang tersumbat.
Dialog berlangsung dengan melibatkan Camat Kaubun Saprani, Kadisnakertrans Roma Malau, BPJS Ketenagakerjaan Kutim, unsur Polsek, Kepala Desa setempat, serta perwakilan perusahaan seperti PT GAM dan PT Indexim.
Warga memaparkan Jembatan Tundano menjadi akses satu-satunya menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Namun, kerusakan konstruksi membuat aktivitas harian warga tidak optimal.
Menanggapi hal itu, Wabup Mahyunadi mengatakan pembangunan jembatan permanen telah masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026. Sambil menunggu proses tersebut, ia meminta agar penanganan darurat dikebut dalam waktu satu bulan.
“Perbaikan jembatan sementara harus maksimal. Ini menyangkut akses sekolah, pertanian, dan mobilitas warga,” ujar Mahyunadi.
Persoalan irigasi juga menjadi perhatian. Sedimentasi saluran air menyebabkan pasokan ke lahan pertanian menurun. Pemkab Kutim berencana mengalokasikan excavator mini untuk penanganan irigasi pada tahun anggaran mendatang.
“Irigasi lancar adalah prasyarat untuk meningkatkan produksi pangan desa. Ini bagian dari penguatan ekonomi berbasis masyarakat,” kata Mahyunadi.
Selain infrastruktur, pertemuan ini juga diisi dengan penyerahan simbolis 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa tersebut. Program ini menyasar petani nonplasma, buruh kebun lepas, pedagang skala kecil, hingga pekerja sektor informal lain yang belum terlindungi jaminan sosial.
Kadisnakertrans Kutim Roma Malau menyebut langkah ini sebagai perluasan jangkauan perlindungan kerja hingga ke desa-desa.
“Jika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lainnya, ada jaminan yang melindungi pekerja dan keluarganya,” terang Roma.
Warga menyambut baik kunjungan tersebut karena aspirasi disampaikan langsung tanpa perantara. Beberapa perwakilan desa menyatakan dukungan atas tindak lanjut yang disampaikan Pemerintah Kabupaten.
“Ini langkah kerja, bukan hanya pertemuan,” kata Mahyunadi sebelum menutup kegiatan. (ADV/ProkopimKutim/T)
