SANGATTA – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Kutai Timur kini telah terbentuk di seluruh 18 kecamatan. Penguatan kelembagaan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sarasehan Kebangsaan dan Rapat Koordinasi FPK yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim di Hotel Royal Victoria, Sangatta, pada hari Senin, 27 Juli 2026.
Ketua FPK Kutim Albert mengatakan keberadaan FPK di tingkat kecamatan diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi antarkelompok masyarakat yang berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan budaya berbeda. Menurutnya, forum tersebut juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menjaga situasi daerah tetap kondusif.
Rapat koordinasi dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur Forkopimda, Ketua FPK Kalimantan Timur, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Densus 88 Anti Teror, camat dari seluruh kecamatan di Kutim, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi paguyuban. Sejumlah materi yang dibahas mencakup penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan radikalisme, serta peningkatan kolaborasi bagi masyarakat dalam menjaga persatuan.
Bupati Ardiansyah menilai keberagaman yang dimiliki Kutai Timur merupakan kekuatan yang harus dikelola melalui dialog dan sikap saling menghormati. Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas sosial dan kemampuan masyarakat menjaga toleransi.
Menurutnya, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan memiliki daya saing. Karena itu, pemerintah mendorong FPK, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai paguyuban terus memperkuat semangat gotong royong serta menjadi perekat persaudaraan di tengah keberagaman. Melalui sarasehan dan rapat koordinasi tersebut, pemerintah berharap sinergi antara FPK dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan Kutai Timur secara berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/TP)
