SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat strategi optimalisasi pendapatan daerah sebagai langkah kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Dengan mengandalkan kombinasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, Kutim berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Demokrat, Yusri Yusuf, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber pendapatan daerah secara cermat dan berkelanjutan. Menurutnya, PAD yang kuat adalah fondasi bagi kemandirian daerah dan menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar bagi warga.
“Sumber pendapatan belanja asli daerah itu berasal dari pajak perhotelan, pajak kendaraan, serta dana bagi hasil dari provinsi,” ujar Yusri.
Pajak dari sektor perhotelan menjadi salah satu kontributor signifikan, terutama di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata dan bisnis di Kutai Timur. Sementara itu, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi stabil seiring dengan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan masyarakat.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi juga memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Dana tersebut menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah level atas dalam memperkuat kapasitas fiskal kabupaten, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam.
Yusri menambahkan, optimalisasi seluruh potensi pendapatan tidak hanya penting dari sisi administratif atau angka di atas kertas, melainkan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ketika PAD meningkat, ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan publik juga semakin luas. Ini berarti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa lebih cepat berkembang,” jelas politisi kelahiran 30 Juli 1981 ini.
Dengan pengelolaan pendapatan yang efektif dan transparan, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya memperkuat keuangan daerah, tetapi juga memastikan seluruh program pembangunan berjalan konsisten dan berpihak pada masyarakat. (ADV)
