SANGATTA – Tingginya serapan anggaran daerah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diyakini mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kutim, Yusuf T. Silambi, yang menegaskan keterkaitan langsung antara realisasi belanja dengan kemakmuran masyarakat.
“Alhamdulillah di Kutai Timur, sesuai dengan anggaran, menurut saya kemakmuran sudah bisa mencapai delapan puluh persen,” ujar Yusuf beberapa waktu lalu.
Angka delapan puluh persen yang disebutkan Yusuf bukan sekadar capaian fisik belanja daerah, tetapi juga ia tafsirkan sebagai tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara nyata. Menurutnya, keberhasilan ini menandakan alokasi anggaran telah tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor strategis yang memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebagai Sekretaris DPRD, Yusuf menegaskan realisasi anggaran yang tinggi telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pemerataan ekonomi, khususnya di daerah penghasil batu bara seperti Kutim.
Meski optimisme ini patut diapresiasi, pernyataan tersebut juga membuka ruang bagi evaluasi lebih lanjut. Bagaimana indikator kemakmuran diukur? Sejauh mana dampak nyata dari serapan anggaran dapat dirasakan masyarakat secara merata?
“Transparansi dalam pelaporan realisasi program menjadi hal krusial untuk memverifikasi klaim bahwa setiap rupiah anggaran telah terkonversi menjadi kesejahteraan yang nyata,” tambah Yusuf.
Ke depan, publik menanti penjabaran lebih detail mengenai capaian pembangunan dan efek nyata dari serapan anggaran, agar kemakmuran yang dijanjikan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kutim. (ADV)
