SANGATTA – Masa reses bagi anggota dewan bukan hanya ajang turun ke dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat, melainkan juga menjadi momentum nyata dalam menyalurkan manfaat secara langsung.
Hal ini ditegaskan oleh Ramadhani, Anggota DPRD Komisi D Kutai Timur (Kutim), yang memastikan berbagai program bantuan, terutama di bidang pendidikan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. “Saya setiap kali reses, saya selalu bilang itu,” ujarnya di Sangatta.
Ia mengakui, data yang dimilikinya memang terbatas pada konstituennya. “Untuk ini ya, karena yang saya punya data kan data pemilih saya aja. Kalau untuk yang lain kan saya nggak tahu,” katanya jujur.
Namun, Ramadhani menegaskan bahwa semangat yang ia pegang bukan eksklusif untuk kelompok tertentu. “Tapi ini berlaku untuk semua,” tandasnya.
Salah satu fokus utamanya adalah memastikan anak-anak Kutai Timur tidak putus sekolah karena alasan biaya. “Ketika ada anak yang tidak sekolah karena biaya, itu kan ada beasiswa. Beasiswa itu 1 juta lah, dan uang itu hanya untuk keperluannya dia. Baju dapat, buku dapat,” jelasnya. Ia juga menambahkan, “Apalagi sekarang, daftar sekolah gratis semua di kita sekolahnya.”
Program beasiswa ini, kata Ramadhani, telah dianggarkan khusus. “Nah, itu saya anggarkan,” ujarnya.
Di daerah pemilihannya, ia bahkan menerapkan kebijakan aktif dengan mendaftarkan anak-anak di bawah binaannya untuk bersekolah di jenjang SD dan SMP. “Saya berlakukan semua untuk semua tim saya,” tambah politisi kelahiran 8 Mei 1987 ini.
Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata lama sekolah di daerah perkotaan masih 2,5 tahun lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, sebuah kesenjangan yang mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam pemerataan pendidikan.
Sementara itu, pakar pendidikan Sari Mustafah menilai kebijakan seperti yang dijalankan Ramadhani penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut. “Pemerataan biaya pendidikan bukan sekadar masalah keadilan sosial, melainkan investasi strategis untuk mencegah hilangnya potensi anak bangsa hanya karena faktor ekonomi,” ujarnya. (ADV)
