SANGATTA – Pemerataan akses layanan keluarga berencana menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kutim, pemkab mengakselerasi pelaksanaan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sebagai bagian dari Proyek Prioritas Nasional (PRO PN).
Program ini dirancang untuk menekan angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, sekaligus memastikan hak-hak kesehatan reproduksi terpenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat. Wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan (3T) serta kawasan transmigrasi menjadi prioritas, mengingat masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menekankan pentingnya keadilan akses dalam pelayanan publik. “Kita ingin layanan KBKR Wilayah Khusus ini benar-benar dirasakan masyarakat di pelosok. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan layanan KB yang berkualitas,” kata Rizali dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti peran berbagai pemangku kepentingan untuk menyukseskan program. Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat akan sangat menentukan dalam meningkatkan partisipasi keluarga mengikuti program KB. Hal ini sekaligus mendukung terwujudnya Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.
Dari sisi teknis, DPPPKB Kutim menargetkan 100 akseptor baru untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yang dinilai efektif mencegah kehamilan tidak direncanakan. Pelaksanaan program ini dipadukan dengan upaya penurunan prevalensi stunting melalui penyerahan bantuan kepada 12 keluarga berisiko stunting, hasil sinergi dengan BKKBN Provinsi Kaltim dan PT Pama Persada Nusantara.
Dukungan juga diberikan untuk penguatan fasilitas kesehatan. BKKBN Provinsi Kaltim menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit kepada Rumah Sakit Umum Medika Utama Sangatta. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, pemkab berharap masyarakat Kutim, termasuk yang tinggal di wilayah khusus, dapat menikmati layanan kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/T)
